Hollywood Hengkang, Bioskop Digerayangi Setan dan Perempuan Setengah Telanjang?


Sekitar satu minggu lalu (18/02/2011), sebuah kabar menyentak para pecinta film. Sumbernya, sangat bisa diandalkan, Noorca M. Massardi yang saat ini menjabat sebagai juru bicara 21 Cineplex, perusahaan penguasa perbioskopan di tanah air.

Isi beritanya tidak tanggung-tanggung mengagetkan: film Hollywood terancam tidak lagi ditayangkan di bioskop-bioskop tanah air setelah Motion Picture Association menyetop distribusi film mereka ke Indonesia. Dikabarkan, masalah bermula dari adanya pajak (baru) yang dibebankan kepada para importir film. Pajak yang konon tidak pernah ada di seluruh dunia hinga membuat Hollywood geram dan mengeluarkan ancaman jitu.

21 cineplex, raja bioskop Indonesia.

Kabar yang kemudian berkembang, tidak hanya Hollywood, tapi film-film Bollywood & Mandarin pun  ikut mengancam tidak bisa lagi dinikmati di layar bioskop kita. Penyebabnya juga sama. Namun, apa sesungguhnya yang terjadi? Betulkah Indonesia dengan gagah berani menjadi pelopor penerapan pajak distribusi film yang tidak pernah ada di negara manapun di dunia?

Niat Mulia Menuai Malapetaka?

Kabar demi kabar susul menyusul bermunculan. Seperti banyak kasus di negeri ini, semakin banyak kabar maka kejelasan semakin kabur. Mulai dari akar masalah, hingga akibat apalagi solusi.  Agar tidak terjebak dalam kondisi yang sama, mari kita telaah masalah ini satu persatu, mulai dari akarnya. Meski  asal=muasal masalah ini sempat tidak jelas.

Media memang menghubungkan adanya beban pajak baru dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sang Presiden kaget  membaca keluhan Hanung Bramantyo, sineas Indonesia yang belakangan naik daun, bahwa pajak untuk film nasional lebih tinggi daripada pajak untuk film impor. Kalau begini keadaannya, menurut sang sineas, bagaimana film Indonesia mau maju. SBY pun prihatin. Petunjuk pada bawahan diturunkan. Hasilnya ya pajak baru itu.

Baru  beberapa hari kemudian pernyataan resmi keluar melalui Menbudpar Jero Wacik. Pajak baru memang bermula dari keprihatinan Presiden. Niatnya sungguh mulia, memajukan film nasional.  Tapi tampaknya, niat mulia justru menuai malapetaka.

Hollywood Kabur, Siapa yang Untung?

Pajak baru yang disebut-sebut, kemudian menjadi alasan Hollywood berniat hengkang dari bioskop tanah air. Film asing yang biasanya menghias 2 hingga 3 layar Cineplex Indonesia terancam hilang.

Pengusaha bioskop jelas khawatir pemasukannya jauh berkurang jika film asing hilang dari layar-layar bioskop. Produksi film nasional yang masih di bawah 100 judul per tahun jelas tidak bisa memenuhi kebutuhan sekitar 500 layar bioskop di seluruh negeri. Kekhawatiran lanjutannya jelas, bioskop bisa gulung tikar dan sekitar 10.000 karyawan Cineplex saja bisa kehilangan pekerjaan.

Bioskop Indonesia, akankah sepi penonton jika Hollywood hengkang?

Bagaimana dengan perfilman nasional? Bukankah pajak baru yang disebut-sebut dihadirkan pemerintah memang tujuannya untuk memajukan perfilman nasional? Bukankah layar yang telah kosong bisa diisi film nasional? Tapi tampaknya, kondisinya tidak semudah itu.

Para sineas justru yang paling awal buka suara menyuarakan kekhawatiran mereka. Dengan kondisi seperti saat ini, amat sangat tidak mungkin menghasilkan sedemikan banyak film bermutu untuk menggantikan film-film Hollywood yang selama ini mengisi sebagian besar layar bioskop tanah air.

Jikapun dipaksakan lahir ratusan film nasional setiap tahunnya maka bentuknya tidak akan jauh berbeda dengan yang selama ini merajai peta film nasional, film bergenre horror atau komedi dengan bumbu seks yang tentunya jauh dari berkualitas.

Film horor berbumbu seks yang belakangan banyak diproduksi.

Kekhawatiran yang lebih besar justru diungkap Ody Mulya Hidayat, seorang produser film. Menurutnya, film asing masih menjadi penopang penghasilan bioskop di tanah air. Tanpa film asing, layar bioskop Indonesia akan tergulung. Lantas, di mana film Indonesia akan ditayangkan?

Mengurai Benang Kusut, Mencegah Hollywod Kabur

Jika penerapan pajak (baru) yang berujung hengkangnya Hollywood dari layar bioskop Indonesia ternyata lebih banyak membawa mudarat dari pada manfaat, apakah layak diteruskan? Bukankah yang dikeluhkan para sineas adalah lebih tingginya pajak film nasional ketimbang film asing? Dan, yang diminta  para sineas adalah mengurangi pajak film nasional dan bukan sebaliknya ditanggapi berbeda dengan justru menaikkan pajak film asing?

Bagi pemerintah, adanya pajak tentunya menguntungkan. Pendapatan Negara tentu bertambah.  Namun patut dicatat para sineas justru terkaget-kaget ketika ada penambahan jenis pajak baru, yang diklaim para importer tidak layak karena tidak pernah ada di seluruh dunia. Apalagi beban pajak yang selama ini dibayarkan produser film nasional dan distributor serta importir film asing tidak terasa manfaatnya bagi perfilman nasional.

Dengan kondisi yang demikian, permintaan agar beban pajak (baru) dihilangkan semakin sering terdengar. Ditjen Bea Cukai sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam penerapan pajak (baru) itu, menerima desakan yang cukup kuat. Dan setelah berdiam diri cukup lama, Ditjen Bea Cukai akhirnya bersuara. Penjelasan mereka cukup mengagetkan dan menambah kusut masalah yang sudah ada.

Dalam konferensi pers yang sengaja mereka gelar, terungkap bahwa jenis pajak yang dibebankan (berupa pajak royalti film) sebenarnya bukanlah jenis pajak baru. Bahkan pajak royalty film memang harus ditarik sesuai dengan WTO Valuation Agreement yang sudah diratifikasi dalam Undang-undang. Artinya, pajak ini berlaku di semua Negara yang masuk dalam WTO.

Hanya saja, selama ini beban pajak royalty film belum dihitung. Bea Cukai menuding pengusaha yang tidak memasukkan dalam penghitungan pajak mereka.  Importir kaget ketika beban pajak tersebut dihitung. Reaksinya adalah ancaman untuk tidak lagi mengimpor film asing.

Salah satu film Hollywood yang hingga kini masih diputar di 21 Cineplex.

Hingga saat tulisan ini dibuat, titik temu masalah ini masih belum terurai. Ancaman hengkangnya film-film Hollywood juga masih menggantung meski jika melihat situs resmi 21cineplex (www.21cineplex.com) film-film Hollywood juga tetap masih diputar.

Walau tidak sebanyak biasanya, judul-judul film Hollywood masih menemani film-film nasional yang didominasi judul-judul  dengan kandungan setan atau kuntilanak meski dengan bau seks yang sangat kental. Judul-judul film nasional yang semakin lama semakin banyak diproduksi.

Kabarnya kini semua pihak sedang berembuk untuk mencari win win solution. Kita tunggu bagaimana akhirnya. Namun siap-siap saja, jika ujung-ujungnya ternyata antiklimaks. Atau, seperti banyak permasalahan di negeri ini, perkara ini akan menguap begitu saja tanpa kejelasan ujung pangkalnya, dan isu ini pun digantikan dengan isu lain yang lebih “menarik”.

Indriati Yulistiani

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s